Lewati ke konten utama (Skip to content)
Pusat Referensi Independen: Situs arsip & pengetahuan K3 serta Sertifikasi BNSP. Bukan situs resmi pemerintah / BNSP / Kemnaker.
Pedoman & Kebijakan•Data Terverifikasi Regulasi
K3ID
K3 & BNSP Authority
Pusat Arsip & Standar Nasional
Dokumen Hukum Resmi•Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Ringkasan Peraturan: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian sebagai regulasi payung perlindungan jatuh di Indonesia.
Daftar Isi Halaman
  1. 1.1. Ringkasan & Ruang Lingkup Regulasi
  2. 2.2. Ketentuan & Batang Tubuh Peraturan
  3. 3.3. Implikasi Kepatuhan Perusahaan
  4. 4.4. Teks & Tautan Resmi JDIH
  5. 5.5. Hubungan Topik & Skema Terkait

1. Ringkasan & Ruang Lingkup Regulasi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian sebagai regulasi payung perlindungan jatuh di Indonesia.

2. Ketentuan & Batang Tubuh Peraturan

Latar Belakang dan Ruang Lingkup Hukum Permenaker No. 9/2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 ditetapkan sebagai payung hukum komprehensif untuk merespons tingginya angka kecelakaan kerja fatal akibat [jatuh dari ketinggian](/k3/bahaya/jatuh-dari-ketinggian) di berbagai sektor industri, khususnya konstruksi sipil, perawatan gedung pencakar langit, telekomunikasi seluler, dan fasilitas minyak lepas pantai.

Regulasi ini mendefinisikan bekerja pada ketinggian sebagai aktivitas kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang dapat menyebabkan tenaga kerja cidera atau meninggal dunia.

Ketentuan Pokok dan Klasifikasi Tenaga Kerja

Permenaker No. 9 Tahun 2016 mengatur secara rinci standardisasi kualifikasi personel ke dalam dua rumpun utama: 1. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT): - TKBT Tingkat 1: Bekerja pada lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara yang telah dilengkapi pengaman kolektif (seperti perancah atau platform scaffolding). - TKBT Tingkat 2: Bekerja pada struktur elevasi tanpa pengaman penuh yang memerlukan teknik pemosisian kerja dan penahan jatuh personal dengan disiplin [aturan 100% tie-off](/k3/topik/safety-talk-100-tie-off-ketinggian). 2. Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK / Akses Tali): - Dikhususkan bagi teknisi yang menggunakan teknik tali temali (*rope access*) dengan sistem dua tali independen: satu tali kerja (*working line*) dan satu tali keselamatan (*safety backup line*). Terdiri dari jenjang TKPK Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3 (Supervisor).

Kewajiban Pengurus & Rencana Tanggap Darurat

Pengurus tempat kerja diwajibkan menyusun Rencana Tanggap Darurat Ketinggian (*Emergency Response Plan*), menyediakan peralatan angkur bersertifikat minimal 15 kN, menyediakan [full body harness](/k3/apd/full-body-harness) standar SNI/EN, serta melarang pekerja melakukan aktivitas di ketinggian seorang diri (*buddy system* wajib diterapkan).

3. Implikasi Kepatuhan Perusahaan

Pelanggaran terhadap ketentuan regulasi ini dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara operasional tempat kerja, hingga tuntutan pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup undang-undang terkait.

4. Validasi Dokumen Hukum Primer

Status Verifikasi Naskah

Teks regulasi ini telah dicocokkan dengan Lembaran Negara RI resmi.

Terverifikasi Sah